Peraturan Pusat


Bentuk: Nomor:
Tahun: Perihal:
No  Bentuk  Nomor  Tahun  Perihal  File 
001
Undang-Undang
23
2014
Pemerintah Daerah
002
PP
18
2016
Perangkat Daerah
003
Undang-Undang
5
2014
Aparatur Sipil Negara
004
Undang-Undang
6
2014
Desa
005
Undang-Undang
3
2014
Perindustrian
006
Undang-Undang
5
2014
Aparatur Sipil Negara
007
Undang-Undang
6
2014
Desa
008
Undang-Undang
7
2014
Perdagangan
009
Undang-Undang
9
2013
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Dan Terorisme
010
Undang-Undang
7
2012
Penanganan Konflik Sosial
011
Undang-Undang
17
2012
Koperasi
012
Undang-Undang
18
2012
Pangan
013
Undang-Undang
20
2012
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
014
Undang-Undang
1
2011
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
015
Undang-Undang
12
2011
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
016
Undang-Undang
9
2010
Keprotokolan
017
Undang-Undang
9
2013
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
018
PP
1
2017
Perubahan Keempat atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
019
PP
9
2016
Perubahan atas Peraturan Pemeritah No. 18 Tahun 2015 ttg Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha-usaha tertentu dan/Atau di Dearah-daerah Tertentu.  
020
PP
17
2015
Ketahanan Pangan dan gizi
021
Undang-Undang
2
2017
Jasa Konstruksi
022
Undang-Undang
3
2017
Sistem Pembukuan
023
Undang-Undang
5
2017
Pemajuan Kebudayaan
024
Undang-Undang
1
2017
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura ttg Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura Tahun 2014 (Traty between the Republic of Indonesia and the Republic Of Singapore Relating to Delimitation of the teritorial seas of the two countries in the eastern of the state of Singapora 2014)
025
Undang-Undang
4
2017
Pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah Republik Philifina mengenai penetapan batas Zona Ekonomi ekslusif,2014 (Agreement between the government of the republic of Indonesia and the Government of the Philipines concering the Delimitation of the ekslusif ekonomic Zone boundary,2014)   
026
PP
1
2017
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan kegiatan usaha Tambang Mineral dan Batu Bara
027
PP
2
2017
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
028
PP
3
2017
Otoritas Veteriner
029
PP
4
2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 ttg Tata Kerja dan susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit
030
PP
5
2017
Kawasan Ekonomi khusus Arun Lhoksemawe
031
PP
5
2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 ttg penyelenggaraan Perkretaapian
032
PP
7
2017
Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
033
PP
8
2017
Tata Cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan,evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana anak  
034
PP
9
2017
Pedoman Register dan Perkara Anak dan Anak Korban
035
PP
10
2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 ttg Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariat Negara Indonesia II
036
PP
11
2017
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
037
PP
12
2017
Pembinaan Manajemen dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
038
PP
13
2017
Pembahasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ttg Tata Ruang Wilayah Nasional
039
PP
14
2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 ttg Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
040
PP
15
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Perusahaan umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia
041
PP
16
2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Angkasapura II
042
PP
17
2017
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
043
PP
18
2017
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
044
PP
19
2017
Perbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
045
PP
20
2017
Pengendalian Impor atau ekspor Barang yang diduga Merupakan Atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
046
PP
21
2017
Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
047
PP
22
2017
Operasi Pencarian dan Pertolongan
048
PP
23
2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberrian gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga BelasKepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TentaraNasionalIndonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PejabatNegara, dan Penerima Pensiuyn Atau Tunjangan
049
PP
24
2017
Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural   
050
PP
25
2017
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2017 keada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negara 
051
PP
26
2017
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pimpinan dan egawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural
052
PP
27
2017
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakukan ajak penhasilan dibidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
053
Undang-Undang
23
2014
Perangkat Daerah
054
PP
18
2016
Perangkat Daerah
055
Perpres
2
2017
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 
056
Perpres
3
2017
Rencana aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
057
Perpres
14
14
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
058
Perpres
15
2017
Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
059
Perpres
16
2017
Kebijakan Kelautan Indonesia
060
Perpres
18
2017
Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanan Terorisme
061
Perpres
27
2017
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
062
Perpres
41
2017
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4`1 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
063
Perpres
44
2017
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan nasional Pengelola Perbatasan
064
Perpres
53
2017
Badan Siber dan Sandi Negara
065
Perpres
62
2017
Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  Provinsi, dan Ketua dari Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
066
Perpres
1
2017
Pengesahan Final Acts Of The World Conference On International Telecommunications, Dubai,2012 (Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia Tentang Telekomunikasi International, Dubai,2012)   
067
Perpres
7
2017
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
068
Perpres
9
2017
TunjanganJabatan Fungsional Pranata Komputer
069
Perpres
10
2017
Dewan Sumber Daya Air Nasional
070
Perpres
12
2017
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
071
Perpres
15
2017
Tunjangan Jabatan Funsional Arsiparis
072
Perpres
16
2017
Kebijakan Kelautan Indonesia
073
Perpres
44
2017
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
074
Perpres
53
2017
Badan Siber dan sandi Negara
075
Perpres
54
2017
Pembinaan Ideolgi Pancasila
076
PP
14
2016
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
077
PP
2
2016
Tata Cara Penyampaian data Dan Informasi oleh Instansi Pemerintah/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
078
PP
4
2016
Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan
079
PP
8
2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran endapatan dan Belanja Negara
080
PP
14
2016
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
081
PP
16
2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT, Perusahaan Listrik Negara
082
PP
26
2016
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
083
PP
33
2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara  
084
PP
34
2016
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah/Atau Bangunan Beserta Perubahannya   
085
PP
38
2016
Tata Cara Tambahan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain
086
PP
46
2016
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
087
PP
47
2016
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
088
PP
48
2016
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah
089
PP
54
2016
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 TTg penyelenggaraan Jasa Konstruksi
090
PP
55
2016
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
091
PP
58
2016
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
092
PP
64
2016
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
093
PP
71
2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
094
PP
73
2016
Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang diSelenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
095
PP
85
2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
096
Perpres
16
2016
Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota  
097
Perpres
40
2016
Penetapan Harga Gas Bumi
098
Perpres
61
2016
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
099
Perpres
87
2016
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
100
Perpres
123
2016
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
101
PP
13
2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pemerintah
102
PP
17
2015
Ketahanan Pangan dan Gizi
103
PP
18
2015
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha-usaha Tertentu Dan/Atau Di daerah-daerah Tertentu
104
PP
22
2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
105
PP
47
2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
106
PP
50
2015
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pemudidaya-ikan Kecil
107
PP
57
2015
Sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
108
PP
59
2015
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
109
PP
64
2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pelabuhan
110
PP
70
2015
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Daerah
111
PP
76
2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
112
PP
105
2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
113
PP
108
2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
114
PP
109
2015
Pembiayaan Hortikultura
115
Perpu
110
2015
Usaha Wisata Agro Holtikultura
116
PP
121
2015
Pengusahaan Sumber Daya Air
117
PP
122
2015
Sistem Penyediaan Air Minum
118
Undang-Undang
10
2016
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang 
119
PP
49
2018
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
120
Permendagri
7
2018
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
121
PP
2
2018
Standar Pelayanan Minimal
122
PP
27
2018
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
123
PP
28
2018
Kerja Sama Daerah
124
PP
24
2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
125
PP
38
2018
Perusahaan Umum (Perum) Damri
126
PP
1
2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik
127
Inpres
5
2016
Pemberian Pengurangan Dan/Atau Keringanan Atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
128
Inpres
10
2016
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
129
Kepres
6
2017
Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar
130
Kepres
16
2017
Kebijakan Kelautan Indonesia
131
Kepres
53
2017
Badan Siber dan Sandi Negara
132
Undang-Undang
30
2014
Administrasi Pemerintah
133
Undang-Undang
32
2014
Kelautan
134
Undang-Undang
33
2014
Jaminan Produk Halal
135
Undang-Undang
34
2014
Pengelolaan Keuangan Haji
136
Undang-Undang
35
2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
137
Undang-Undang
36
2014
Tenaga Kesehatan
138
Undang-Undang
37
2014
Konservasi Tanah Dan Air
139
Undang-Undang
38
2014
Keperawatan
140
Undang-Undang
39
2014
Perkebunan
141
Undang-Undang
39
2014
Perkebunan
142
Undang-Undang
41
2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
143
Undang-Undang
42
2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah      
144
Perpres
1
2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
145
PP
30
2019
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
146
Perpres
82
2020
Komite Penanganan Corona VIrus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional